Dapatkan produk TERBARU dan istimewa di sini ! Untuk pembelian di atas 10 pcs silakan hubungi Customer Service untuk mendapatkan HARGA KHUSUS ! Terima kasih ! Salam, MiracleWays Store Perumahan Kopian Barat B7 Probolinggo, Jawa Timur
Beranda » Artikel Terbaru » Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Diposting pada 10 April 2019 oleh miracle | Dilihat: 38 kali
Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Sebagaimana anggrek yang indah ini mampu mentransformasikan keceriaan, pikiran yang terbuka juga mampu mentransformasikan nilai-nilai demokrasi

Transisi Demokrasi dan Good Governance:

Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Daniel Sparringa

Tulisan berikut ini mencoba menelaah beberapa persoalan yang berkaitan dengan tema-tema utama di sekitar transisi demokrasi dan good governance berikut implikasinya pada  pemahaman kita tentang tema-tema yang lebih luas.  Titik berat utama tulisan ini terletak pada usaha untuk mengaitkan konsep-konsep teoritis tentang transisi demokrasi dalam perspektif sosiologi politik dan isu-isu pokok yang terdapat dalam konsep good governance sebagai alat analisis dan alat aksi dalam mendorong perubahan yang bermakna di Indonesia.

I

Transisi Demokrasi sebagai Sebuah Agenda

 

  1. Pada dasarnya terdapat kesepakatan yang cukup umum di kalangan para ahli ilmu sosial, khususnya sosiologi politik, untuk menerima argumentasi bahwa transisi demokrasi di negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mengulang pengalaman yang terjadi di banyak negara Barat karena beberapa alasan. Salah satu alasan utama yang menjelaskan ihwal itu terletak pada kenyataan bahwa terdapat sejumlah kekhususan sejarah (historical specifity) tentang bagaimana negara (state) dan masyarakat (civil society) di masyarakat Barat itu berkembang dan terlibat dalam interaksi yang panjang dan saling memperkokoh di samping kecenderungan inherennya untuk saling mengawasi dan saling tergantung.

 

  1. Implikasi sosiologis dari perbedaan pengalaman itu memperlihatkan banyak persoalan yang ditemukan dalam transisi demokrasi di negara sedang berkembang itu tidak sepenuhnya, dalam banyak hal malah sama sekali, tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman negara Barat. Beberapa hal yang patut dicatat tentang transisi demokrasi di negara sedang berkembang terdapat pada, pertama, lemahnya posisi civil society terhadap state sebagai akibat dari langkanya infra-struktur yang terdapat dalam masyarakat yang untuk sebagian merupakan konsekuensi historis dari proses kolonialismeKedua, faktor-faktor internal yang mendorong  terjadinya transisi demokrasi pada umumnya datang dari prakarsa para elite daripada merupakan hasil gerakan politik massa pada tingkat grass-root.  Ketiga, definisi sosial dan bahkan legal tentang transisi demokrasi pada umumnya lebih ditekankan pada kerangka konstitusional dan perundangan lainnya daripada juga pada usaha transformasi civil society secara keseluruhan.

 

  1. Beberapa faktor lain dapat ditambahkan di sini, di antaranya adalah proses modernisasi yang berlangsung di banyak negara sedang berkembang itu, sebagian dari proses itu malah telah dimulai lima puluh tahun yang lalu, tidak sepenuhnya berhasil mengubah secara mendasar struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diperlukan bagi terjadinya proses-proses dan praktik-praktik sosial yang mendorong terjadinya institusionalisasi lebih lanjut di tingkat negara maupun masyarakat. Akibatnya, walaupun secara formal telah terdapat lembaga-lembaga penting di sektor sosial, politik, ekonomi dan budaya, mereka tidak lebih dari sekedar representasi dari konstruksi masyarakat tradisional atau kolonial atau kombinasi dari keduanya.

 

  1. Dalam pemahaman sosiologi politik saya, transisi demokrasi akan selalu ditandai dengan berlangsungnya empat agenda berikut ini. Pertama, penegasan tentang pemisahan kekuasan di antara lembaga judisial, eksekutif, dan legislatif (YEL).  Walaupun terdapat beberapa varian tentang bagaimana tiga lembaga negara ini diatur, pada dasarnya pemisahan kekuasaan itu bermaksud untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di satu lembaga, atau orang bahkan.  Dengan argumentasi semacam itu, dipercaya akan terjadi proses saling mengawasi sehingga kekuasaan akan memang dan sungguh digunakan untuk kemaslahatan kehidupan bersama.

 

  1. Kedua, pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat, regional, dan lokal. Distribusi atau re-distribusi kekuasaan semacam ini, yang di Indonesia sering lebih dikenal dengan otonomi daerah itu, pada dasarnya digerakkan oleh motif pengaturan kekuasaan yang lebih adil di samping pemikiran-pemikiran yang lebih pragmatis seperti efisiensi dan kemasukakalan.

 

  1. Ketiga, pembagian kekuasan atas apa yang menjadi wilayah yurisdiksi negara (state) dan apa pula yang menjadi wilayah yurisdiksi masyarakat (civil society). Yang disebut pertama pada pokoknya memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pengaturan yang berkenaan dengan kehidupan bersama, dan, bila mana perlu, dapat menggunakan kekuatan paksa (coercive power) untuk menegakkan prinsip-prinsip yang diakui dalam kehidupan bersama itu.  Penetapan-penetapan undang-undang dan peraturan lainnya termasuk berbagai kebijakan publik berikut implementasi dan penegakannya adalah wilayah yang kewenangan pokoknya terdapat pada negara.  Sering disebut, negara mengurus wilayah publik sementara masyarakat mengurus wilayah privat dan inter-privat.  Masyarakat, karena itu, memiliki, memlihara dan mengendalikan sepenuhnya berbagai ruang dan inter-relasi privat yang berkaitan dengan sistem produksi dan re-produksi biologis (misalnya perkawinan), sosial (misalnya pendidikan), ekonomi (misalnya pertukaran barang dan jasa), dan budaya (misalnya sistem kepercayaan dan adat).  Walaupun di antara dua wilayah itu terjadi interaksi, dan karena itu keduanya tak sepenuhnya terisolasi satu terhadap yang lain, dapat dikatakan masing-masing memiliki wilayah yang relatif otonom.

 

  1. Keempat, terjadinya proses pemisahan yang kian jelas di antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban individu atas kehidupan komunal. Tersedianya kebebasan untuk berekspresi menurut keyakinan-keyakinan individual daripada pertama-tama atau semata-mata menurut keyakinan komunal merupakan satu proses sosial penting yang terjadi dalam transisi menuju masyarakat yang kian kompleks, plural dan demokratis.

 

  1. Apa yang disebut-sebut dalam butir pertama dan kedua pada pokoknya merupakan sebuah proses transisi yang terutama mengambil ruang di tingkat negara (state). Dalam pemahaman sosiologi politik, prosesnya sering disebut dengan political reforms yang di Indonesia sering disebut dengan “reformasi”.  Sedang yang disebut dalam butir ketiga dan keempat merupakan sebuah proses yang ruang utamanya terdapat pada wilayah civil society.  Prosesnya sendiri sering disebut dengan transformation of civil society.  Pemahaman semacam ini jelas mencoba memperlihatkan bahwa transisi demokrasi selalu mensyaratkan terjadinya perubahan di dua ruang sekaligus:  negara dan masyarakat.

 

  1. Perubahan pada tingkat negara pada pokoknya bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya dua proses utama: (1) konsolidasi ideologis, (2) konsolidasi kelembagaan. Konsolidasi ideologis terutama bersangkutan dengan usaha membangun perspektif demokrasi sebagai kerangka dasar bernegara.   Sementara itu, konsolidasi kelembagaan berkaitan dengan usaha membangun kapasitas kelembagaan yang memberika jaminan terhadap bekerjanya fungsi-fungsi pokok dari lembaga negara.

 

  1. Di tingkat masyarakat, perubahan itu berlangsung dalam sebuah proses yang bertujuan untuk menciptakan sebuah struktur dan relasi kekuasaan yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di tingkat individu, keluarga, kelompok dan golongan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, berpartisipasi dalam proses-proses politik. Ini berarti bahwa, transformasi sosial menghendaki terjadinya dua hal sekaligus: perluasan partisipasi (quantity of participation) dan kualitas wacana tentang demokrasi (quality of discourse).  Keduanya diperlukan untuk memungkinkan demokrasi yang memberikan jalan bagi kebebasan menghasilkan perubahan yang bermakana bagi perbaikan kehidupan bersama.  Penekanan yang berlebihan pada partisipasi sering kali hanya akan menghasilkan anarkis.  Sedangkan perubahan yang hanya menekankan pada kualitas wacana hanya akan menghasilkan proses-proses politik yang elitis.

 

  1. Catatan terpenting saya atas apa yang disebut dengan transisi demokrasi di Indonesia dalam delapan tahun terakhir ini adalah kecenderungannya yang di satu pihak untuk terlalu menekankan agenda reformasi di tingkat negara dan di pihak lain agak, atau mungkin sangat, mengabaikan transformasi masyarakat sebagaimana diuraikan tadi. Di tingkat civil society, partisipasi politik yang dilakukan oleh publik sering kali ditandai oleh tiga ciri umum berikut:  pertama, sangat mengutamakan berbagai bentuk demonstrasi dan pawai yang melibatkan massa dalam jumlah yang relatif besar daripada memakai berbagai bentuk forum publik lainnya yang melibatkan dialog, seperti pertemuan (public meeting), dengar pendapat (public hearing), dan semacamnya.  Kedua,  menonjolnya penggunaan pendekatan yang berbasiskan pada konfrontasi dan konflik, sering kali dengan melibatkan kekerasan di dalamnya.  Ketiga,  tiadanya ruang yang memadai bagi terjadinya negosiasi dan kompromi untuk menghasilkan konsensus.   Akibatnya sangat jelas, walaupun di atas permukaan, sekurangt-kurangnya sampai batas-batas tertentu, gejala itu dapat dilihat sebagai meningkatnya partisipasi publik, dalam kenyataannya ihwal ini hanya mengakibatkan proses-proses politik yang kurang produktif, dan cukup sering juga berakibat pada makin meningkatnya ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak.

 

II

Good Governance sebagai Alat Analisis dan Aksi

 

  1. Sebagai istilah dan konsep, good governance mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh afirmasinya yang kian jelas terhadap elemen partisipasi. Pada awalnya, konsep good governance terutama hanya berkait dengan tiga elemen utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan rule of law.  Dalam perkembangannya, utamanya setelah dekade 90-an, good governance juga memasukkan elemen-elemen penting lainnya, seperti partisipasi. kontrol publik, dan bahkan keadilan.  Selain itu, di masa lalu, konsep good governance juga kerap disebut dengan istilah yang lebih sempit, yaitu good government.  Baik good government maupun good governance, dalam artiannya yang kovensional, menekankan peran pemerintah/negara dalam kapasitasnya sebagai lembaga pelayan publik (public service institution).  Koreksi di tahun 90-an menghasilkan elemen baru di dalamnya, yakni sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memerangi ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan antar-individu, kelompok, dan daerah.

 

  1. Dalam definisi umum yang kerap dikaitkan dengan istilah good government terdapat sekurang-kurangnya sepuluh komponen utama di dalamnya[1]: good government is helpful, good government depends on consent, good government is open, good government is accountable, good government gives valeu for money, good government is responsive, good government offers information, good government is fair, good government observes standards, good government observes rights.  Jelas sekali terlibat, sekurang-kurangnya dalam definisi ini, good governance mencakup sebuah konsepsi politik yang menempatkan pemerintah (baik dalam pengertian yang sempit maupun yang luas) sebagai institusi publik yang diberi kewajiban di samping sejumlah hak untuk melaksankan kewajiban itu guna tercapainya sebuah kehidupan bersama yang memenuhi parameter, standar, prosedur, dan nilai tertentu.

 

  1. Dalam konsepsi yang lebih mendasar, istilah good governance sebagai alat analisis dan alat aksi sesungguhnya sangat terkait dengan ‘downsizing’ peran dan cakupan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain dengan usaha meningkatkan peran dan cakupan ‘pasar’ (market) sebagai cara utama, atau bahkan satu-satunya cara, untuk meningkatkan kemajuan di negara-negara sedang berkembang. Kemajuan di sini diartikan sebagai kemungkinan ekonomi untuk bertumbuh dan tersebarnya keuntungan akan pertumbuhan ekonomi itu pada semua lapisan masyarakat.

 

  1. Oleh karena itu, konsep-konsep dasar yang secara umum berasosiasi dengan good governance—seperti transparancy, accountability, the rule of law—mendapatkan kebutuhannya untuk menambahkan dua elemen penting di dalamnya, yakni partisipasi dan kontrol publik. Sering kali tambahan ini terhadap dua konsep ini diintegrasikan dalam satu istilah: partisipasi yang di dalamnya memungkinkan terjadinya kontrol publik terhadap proses-proses politik penting.   Dengan catatan ini, maka good governance tidak lagi semata-mata dikembangkan dan dipahami melulu dalam konteks menjadikan pasar bekerja lebih efisien, namun juga bagi terkadinya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap proses-proses (ke)pemerintahan, atau lebih jauh lagi, membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana sumber-sumber kekuasaan itu dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat.  Untuk kepentingan pelatihan ini, saya ingin menggunakan istilah good governance plus untuk mencakup partisipasi sebagai elemen penting selain transparansi, akuntabilitas, dan rule of law.

 

  1. Salah satu tema problematik yang terjadi di banyak negara sedang berkembang sehubungan dengan penekanan good governance pada tiga elemen utamanya itu (transparansi, akuntabilitas, dan rule of law) adalah, terjadinya kecenderungan yang memisahkan, dan mungkin bahkan mengasingkan, masyarakat dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan good governance sebagai sebuah proses yang terintegrasi secara sistemik dalam transisi demokrasi. Tambahan pula, ketidaksiapan secara umum civil society di negara sedang berkembang sebagaimana untuk sebagian telah diuraikan di bagian awal tulisan ini telah mengakibatkan kian sulitnya elemen-elemen strategis dalam civil society terlibat dalam proses realisasi penyelenggaraan good governance.

 

  1. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan semacam itu dengan cukup mudah dapat dilihat dari banyak sudut. Mungkin yang perlu disebut pertama adalah terjadinya keganjilan posisi yang diambil oleh berbagai elemen strategis civil society dalam transisi demokrasi di Indonesia dalam delapan tahun belakangan ini.  Di antaranya yang terpenting adalah kuatnya kecenderungan untuk menempatkan negara sebagai agen perubahan daripada melihat proses itu sebagai sebuah proses yang melibatkan mereka di dalamnya.  Selain itu, kegagalan mereka untuk keluar dari tema-tema politik dan ideologi komunalisme telah mengakibatkan mereka terperangkap dalam antagonisme, kompetisi dan bahkan konlik yang kuat diwarnai oleh politik identitas dan semangat anti-pluralisme.  Dan, sebagai misal yang lain, kegagalan untuk menghasilkan wacana alternatif di luar wacana resmi yang sangat hegemonik yang dikembangkan oleh negara yang menempatkan diri sebagai sebagai “the saviour” dan “the centre of truth” peninggalan kolonialisme dan Orde Baru, mengakibatkan inspirasi dan prakarsa perubahan hanya datang dari definisi yang disponsori negara.  Masih banyak lagi yang dapat disebut di sini.  Namun secara umum dapatlah di katakan di sini bahwa transisi demokrasi yang tidak disertai oleh transformasi sosial di negeri ini pada dasarnya tidak mengubah posisi relatif masyarakat terhadap negara, atau sebaliknya.

 

  1. Dengan pemahaman seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa terdapat persoalan yang amat krusial di negeri ini dalam ihwal mewujudkan penyelenggaraan good governance plus, atau dalam tema yang lebih luas lagi, transisi demokrasi. Sejauh ini, sekurang-kurangnya terdapat tiga catatan penting.  Pertama, pada tingkat konsep, penyelenggaraan good governance yang amat sarat diwarnai oleh agenda utama mengefisiensikan pasar (market) itu tidak sepenuhnya menjawab persoalan tentang bagaimana melibatkan civil society dalam proses pengawasan tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh pemerintah, atau lebih luas lagi, oleh negara.  Bagaimana membuat civil society memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi itu, adalah satu soal lain yang harus ditambahkan dalam persoalan itu.   Kedua, implementasi tema tentang good governance jelas tidak dapat diletakkan dalam kerangka yang terpisah dari tema transisi demokrasi yang bermata dua itu:  reformasi di tingkat negara dan transformasi sosial di tingkat masyarakat.  Ketiga, potret tentang lemahnya civil society di Indonesia mengakibatkan gagasan-gagasan besar tentang penyelenggaraan good governance menjadi sesuatu yang absurd di tengah-tengah kehendak untuk melibatkan masyarakat dalam ihwal itu.

 

  1. Di atas semua itu, saya ingin menekankan betapa penting bagi kita untuk memahami kenyataan bahwa tidak ada solusi yang mudah, tidak ada jalan pintas dan karena itu tidak ada strategi tunggal untuk mengatasi persoalan itu. Dalam ruang yang sangat terbatas ini, saya, sekali lagi, ingin menggaris bawahi tentang perlunya kita mengintegrasikan seluruh agenda penciptaan good governance itu dalam kerangka transisi demokrasi,  Dengan kata lain, itu berarti seluruh agenda yang bernaung di bawah bendera good governance plus semestinya dipahami sebagai usaha sitematis untuk di satu pihak melakukan reformasi kelembagaan di tingkat negara dan di pihak lain melakukan transformasi sosial di tingkat masyarakat.

 

  1. Untuk yang disebut terakhir ini, catatan saya yang terpenting adalah perlunya bagi kita untuk mengembangkan strategi yang masuk akal untuk memelihara keseimbangan di antara dua hal yang telah saya sebutkan di awal tulisan ini: besaran partisipasi (quantity of participation) dan kualitas wacana (quality of discourse). Partisipasi yang produktif dalam mendorong good governance hanya akan terjadi apabila keluasan partisipasi juga disertai oleh hadirnya peralatan teoretis yang memadai untuk memahami bagaimana sebuah perubahan itu semestinya dikelola.  Dalam masyarakat majemuk seperti Indoneesia, pendekatan pembangunan yang disandarkan pada praktik good governance plus semestinya sensitif terhadap keragaman berbasiskan gender, etnis, agama, dan klas.

 

  1. Oleh karena itu, reorientasi melalui pelatihan, pendidikan, dan ekspose terhadap sumber-sumber informasi tentang arti penting partisipasi yang masuk akal dalam politik menjadi sangat penting untuk diintegrasikan dalam good governance plus Partsipasi yang masuk akal tidak mungkin tumbuh begitu saja tanpa sense.  Adalah jelas, sense—atau perpspektif, visi, world view—jelas tidak datang dari langit secara tiba-tiba, begitu saja.  Kemampuan atau “kesadaran” itu hanya bisa dibangun melalui sebuah proses yang disebut dengan transfer of values, knowledge, and skill baru—sesuatu yang sesungguhnya merupakan inti dari transformasi sosial di mana-mana.

 

  1. Sebagai penutup, dengan menyebut itu semua, saya ingin mengatakan bahwa praktik good governance plus yang berintikan transparansi, akuntabilitas, rule of law, dan partisipasi, hanya akan melahirkan sebuah perubahan yang bermakna, secara politik, ekonomi, dan sosial, apabila di dalamnya terjadi dua hal sekaligus: reformasi kelembagaan di tingkat negara dan tumbuhnya kesadaran yang menghasilkan partisipasi publik yang produktif. Dengan demikian, good governenca plus semestinya diorientasikan untuk mampu menjangkau perbaikan kuantitas dan kualitas interaksi di antara negara dan civil society dan antar-elemen-elemen strategis di dalam dua arena itu.   Melalui perbaikan interaksi itulah good governance plus akan membawa perubahan yang dapat mengatasi masalah-masalah kronik yang dihadapi oleh Indonesia: ketidakadilan dan kemiskinan.  Terima kasih.

 

 

Daniel Sparringa

Dosen Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Airlangga

Pusat Kajian Transformasi Sosial (PsaTS) Universitas Airlangga

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

 

————————————————————————

Disampaikan dalam program “Capacity Building in Support of Decentralization in Indonesia” yang diselenggarakan oleh PsaTS Universitas Airlangga bekerja sama dengan The World Bank Institute (WBI), Surabaya 14-15 Juni 2006.

[1] Dalam versi aslinya yang diterbitkan oleh The British Council (1990) dalam bentuk brosur, istilah yang dipakai untuk (ke)pemerintahan yang baik adalah good government.  Dalam perkembangannya, istilah ini menghilang digantikan dengan istilah yang lebih umum dipakai sekarang: good governance. Saya sendiri lebih suka memakai istilah good governance karena cakupannya yang lebih luas, dan memang keduanya tidak (selalu) sama artinya.

Bagikan informasi tentang Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia kepada teman atau kerabat Anda.

Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia | MIRACLE WAYS STORE

Belum ada komentar untuk Sebuah Perspektif Sosiologi Politik tentang Reformasi Kelembagaan dan Transformasi Sosial di Indonesia

Silahkan tulis komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Mungkin Anda tertarik produk berikut ini:
Best Seller
OFF 13%
QUICK ORDER
Life Revolution Tung Desem Waringin

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

Rp 299.000 Rp 345.000
Ready Stock / BKPD001
Rp 299.000 Rp 345.000
Ready Stock / BKPD001
Popular!
QUICK ORDER
Panduan Google Ads

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

*Harga Hubungi CS
Ready Stock / TRA02
*Harga Hubungi CS
Ready Stock / TRA02
Popular!
OFF 57%
QUICK ORDER
Be Happy – Soft Competency Training [harga per 100 orang]

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

soft competency training Rp 2.500.000 Rp 5.758.000
Ready Stock / TRA01
Rp 2.500.000 Rp 5.758.000
Ready Stock / TRA01
OFF 78%
QUICK ORDER
Seraut Asa Sebening Kristal [e-Book]

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

Rp 10.000 Rp 45.000
Ready Stock / BK001
Rp 10.000 Rp 45.000
Ready Stock / BK001
OFF 100%
QUICK ORDER
Mengenalkan dan Mengekalkan Kehilangan [e-Book]

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

*Harga Hubungi CS
Ready Stock / FREESTUFF
*Harga Hubungi CS
Ready Stock / FREESTUFF
OFF 100%
QUICK ORDER
Popular Culture in Indonesia [e-Book]

*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:

*Harga Hubungi CS
Ready Stock / FREESTUFF
*Harga Hubungi CS
Ready Stock / FREESTUFF
SIDEBAR